All posts by : Suraji Ziyad

Guru Tetap Masuk Saat Siswa Libur, Kebijakan Dipersoalkan

Perbedaan Tafsir Regulasi Dinilai Abaikan Hakikat Profesi Pendidikan

BANGKALAN — Kebijakan mewajibkan guru tetap masuk sekolah saat siswa libur kembali menjadi sorotan publik pada awal Ramadan tahun ini. Di sejumlah sekolah, ruang kelas kosong tanpa kegiatan belajar mengajar, namun guru tetap hadir untuk memenuhi kewajiban presensi.

Kondisi tersebut terjadi setelah kalender pendidikan menetapkan hari libur siswa, sementara sebagian pemerintah daerah masih menerapkan kehadiran guru mengikuti hari kerja aparatur sipil negara (ASN).

“Guru datang, tidak ada pembelajaran, tidak ada siswa, tetapi tetap harus absen. Ini yang dipertanyakan banyak pihak,” ujar salah satu tenaga pendidik di Bangkalan, Rabu (19/2).

Perbedaan Tafsir Aturan

Pengamat pendidikan menilai persoalan ini muncul karena perbedaan penafsiran regulasi antara sistem kepegawaian dan sistem pendidikan.

Di satu sisi terdapat aturan kepegawaian seperti Undang-Undang ASN dan Peraturan Presiden tentang hari kerja. Di sisi lain ada regulasi khusus profesi guru, yakni Undang-Undang Guru dan Dosen serta aturan pengelolaan pendidikan.

Sebagian daerah memposisikan guru sebagai ASN administratif yang wajib mengikuti hari kerja pemerintahan. Namun daerah lain menganggap guru sebagai ASN profesi yang mengikuti kalender pendidikan.

Secara hukum, berlaku asas lex specialis derogat legi generali — aturan khusus mengalahkan aturan umum. Artinya pengaturan kerja guru seharusnya merujuk pada sistem pendidikan sebagai aturan khusus profesi.

Kebijakan Tidak Seragam

Akibat perbedaan tafsir, kebijakan antar daerah berbeda-beda.

Ada daerah yang meliburkan guru saat siswa libur, ada yang menerapkan kerja dari rumah, dan ada pula yang tetap mewajibkan presensi di sekolah meski tanpa aktivitas pendidikan.

Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakadilan bagi profesi guru karena aturan tidak berlaku seragam secara nasional.

Padahal kalender pendidikan disusun untuk mengatur seluruh ekosistem sekolah, bukan hanya peserta didik.

Kritik dari Lapangan

Kepala UPTD SDN Jambu 2, Suraji, menyebut situasi tersebut berulang setiap tahun, terutama saat Ramadan.

Ia telah menyampaikan masukan tertulis kepada pemerintah daerah agar dilakukan kajian lintas regulasi mengenai status kerja guru.

“Ketika murid libur, tidak ada layanan pendidikan. Kehadiran guru hanya untuk presensi, bukan untuk menjalankan profesinya,” ujarnya.

Menurutnya, guru seharusnya diposisikan sebagai ASN profesi pendidikan, bukan pegawai administrasi kantor.

Bukan Sistem Kerja Kantoran

Praktisi pendidikan menilai sekolah memiliki karakter berbeda dari instansi pemerintahan biasa. Aktivitas guru berbasis proses pembelajaran, bukan jam duduk di ruang kerja.

Karena itu, hari kerja guru dinilai seharusnya mengikuti kalender pendidikan. Tanpa pembelajaran, tidak ada layanan profesional yang diberikan kepada peserta didik.

“Sekolah berubah fungsi menjadi kantor absensi jika guru hadir tanpa kegiatan belajar mengajar,” kata seorang pemerhati pendidikan.

Dorongan Penyeragaman Kebijakan

Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan dengan hukum pendidikan nasional agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar wilayah.

Beberapa rekomendasi yang muncul antara lain menegaskan guru sebagai ASN profesi, menjadikan kalender pendidikan sebagai dasar hari kerja sekolah, serta meniadakan presensi formal ketika tidak ada layanan pendidikan.

Harapan

Masyarakat pendidikan berharap pemerintah segera memberikan kepastian kebijakan. Tujuannya agar tidak lagi terjadi kondisi sekolah kosong namun guru tetap diwajibkan hadir.

Sebab, kehadiran guru tanpa siswa dinilai bukan kegiatan pendidikan, melainkan sekadar aktivitas administratif.

“Sekolah bukan kantor pemerintahan biasa. Guru adalah profesi pendidikan,” ujar seorang tenaga pendidik.

Surabaya — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menggelar kegiatan konsolidasi dan koordinasi bertema “Meneguhkan Peran LHKP PWM Jawa Timur dalam Mewujudkan Politik Kebangsaan yang Berkemajuan dan Berkeadaban.”

Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Bang Zul.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan. Para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur tampak antusias mengikuti forum yang menekankan pentingnya arah politik kebangsaan yang bermoral, berkemajuan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa.

Dalam sambutannya, Bang Zul mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai Muhammadiyah, khususnya melalui LHKP, memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Kegiatan hari ini sangat penting sebagai forum konsolidasi dan koordinasi politik ke depan. Harus ada program yang berkemajuan dan berkeadaban, sehingga politik tidak hanya soal kekuasaan tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa politik kebangsaan membutuhkan kontribusi pemikiran dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki tradisi intelektual dan moral kuat seperti Muhammadiyah.

Sementara itu, perwakilan peserta dari Bangkalan turut hadir dalam forum tersebut. Rombongan dipimpin oleh Salim selaku ketua, bersama Indra Kusuma dan anggota lainnya. Mereka menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penting untuk menyatukan gagasan serta memperkuat jaringan gerakan kebangsaan di lingkungan Muhammadiyah.

Menurut mereka, LHKP bukan hanya wadah diskusi politik, tetapi juga pusat perumusan gagasan strategis untuk menjawab tantangan bangsa, mulai dari kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Forum ini juga menegaskan bahwa politik yang diperjuangkan Muhammadiyah adalah politik nilai — bukan politik praktis kekuasaan — melainkan politik yang menjunjung etika, keadaban, dan kemajuan peradaban.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LHKP PWM Jawa Timur diharapkan mampu melahirkan program-program konkret yang mendorong hadirnya kebijakan publik yang adil, berkemajuan, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.

Burneh — Perkembangan pembangunan Masjid Al Huda di Kecamatan Burneh menunjukkan progres yang sangat menggembirakan. Hingga saat ini, pembangunan masjid yang didirikan dari semangat gotong royong masyarakat, jamaah, para donatur, dan simpatisan telah mencapai sekitar 95 persen, sehingga dapat dikatakan telah memasuki tahap akhir pengerjaan.

Masjid megah yang dibangun dengan kebutuhan anggaran cukup besar tersebut merupakan buah dari kepedulian umat. Dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan berdirinya rumah ibadah ini. Warga Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di wilayah Kecamatan Burneh merasa bangga dan bersyukur karena segera memiliki masjid representatif yang diharapkan menjadi pusat ibadah dan pembinaan umat.
Pimpinan proyek pembangunan, H. Suparman, dikenal sangat total dalam mengawal proses pembangunan. Ia terus memantau dan memimpin jalannya pekerjaan siang maupun malam demi memastikan masjid berdiri dengan baik dan berkualitas.

Menurutnya, kemegahan masjid tidak hanya diukur dari luas bangunan, tetapi juga dari arsitektur dan keindahan interior yang nyaman bagi jamaah. Ia berharap Masjid Al Huda nantinya benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat untuk beribadah sekaligus pusat kegiatan keislaman.

“Masjid bukan hanya tempat salat, tetapi juga majelis ilmu dan pusat pembinaan umat. Di sinilah generasi muda dididik menjadi insan berakhlakul karimah, cerdas, dan cinta Al-Qur’an,” ungkap H. Suparman.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Burneh, H. Muhammad Afandi, terus memberikan motivasi kepada seluruh pihak agar pembangunan segera tuntas. Ia berharap Masjid Al Huda sudah dapat dimanfaatkan untuk salat tarawih pada bulan suci Ramadan mendatang.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam penyelesaian pembangunan melalui amal jariyah.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur dan simpatisan yang telah membantu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan masjid ini segera dapat dimanfaatkan oleh umat,” ujarnya.

Dengan progres yang telah mencapai 95 persen, masyarakat optimistis Masjid Al Huda Burneh akan segera berdiri sempurna dan menjadi pusat ibadah, dakwah, serta pendidikan Islam bagi generasi masa depan.Pembangunan Masjid Al Huda Burneh Capai 95 Persen, Ditargetkan Siap Digunakan Saat Ramadan

Bangkalan — Turnamen tenis meja Divisi 5 se-Jawa Timur berlangsung meriah di Bangkalan Plaza pada Minggu, 8 Februari 2026. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Dokter Prima Cup 1 Tahun 2026 tersebut diikuti banyak peserta dan menghadirkan petenis meja terbaik dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sejak pagi hari arena pertandingan sudah dipadati atlet dan penonton. Puluhan atlet saling beradu strategi dan teknik, sementara gemuruh tepuk tangan serta sorak sorai para suporter menambah semarak jalannya pertandingan. Atmosfer kompetisi terasa hangat namun tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Ketua Umum PTMSI Kabupaten Bangkalan, dr. Prima Nugroho, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah bertanding secara fair play. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, sponsor, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami mengapresiasi seluruh atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur yang telah bertanding dengan sportif. Terima kasih kepada panitia dan sponsorship yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini. Semoga kegiatan ini menjadi wadah lahirnya bibit-bibit atlet muda terbaik, khususnya dari Kabupaten Bangkalan,” ujarnya.

Setelah melalui pertandingan sengit, berikut daftar pemenang:

Juara 1: Untoro Montero (Surabaya)

Juara 2: Thomas (Surabaya)

Juara 3: Wawan ( Bangkalan ) & sandy ( surabaya)

Turnamen Dokter Prima Cup 1 Tahun 2026 diharapkan menjadi agenda rutin pembinaan prestasi tenis meja di Bangkalan serta memperkuat silaturahmi antar atlet se-Jawa Timur.

Bangkalan — Suasana berbeda tampak dalam rapat koordinasi persiapan bulan suci Ramadan yang digelar oleh Korp Mubaligh Muhammadiyah bersama Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bangkalan. Rapat yang biasanya identik dengan pembahasan serius kali ini berlangsung sangat kondusif namun penuh keakraban, diwarnai senda gurau para peserta yang sebagian besar merupakan para senior Muhammadiyah.

Meski suasana hangat terasa, pembahasan tetap berjalan fokus dan produktif. Agenda utama adalah merumuskan berbagai program dakwah selama bulan suci Ramadan 1447 H. Berbagai kegiatan mulai dari pengajian, safari dakwah, kajian tarjih, hingga pembinaan umat dibahas secara matang agar pelaksanaannya dapat menjangkau seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Bangkalan.

Kabar ini menjadi angin segar bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan karena dalam waktu dekat berbagai program Ramadan akan segera dirilis dan disosialisasikan kepada seluruh amal usaha dan warga Muhammadiyah. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat ibadah, dakwah, serta ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Salah satu hal yang mencuri perhatian dalam rapat ini adalah sajian konsumsi yang cukup unik. Peserta disuguhi menu singkong keju dan bebek terong khas Galis. Kombinasi ini menimbulkan suasana cair karena para peserta langsung menikmati hidangan tanpa menunggu nasi. Bahkan beberapa peserta tampak menikmati bebek sebagai “lauk singkong”, memunculkan gelak tawa yang mewarnai jalannya rapat.

Keakraban tersebut justru mempererat kebersamaan antar mubaligh dan pengurus majelis. Suasana rapat menjadi bukti bahwa koordinasi organisasi tidak selalu harus kaku, tetapi tetap dapat berjalan serius dalam balutan kekeluargaan.

Wakil Ketua PDM Bangkalan yang membidangi Tabligh dan Majelis Tarjih, Dr. Doni Burhan, menyampaikan komitmennya untuk terus mengoordinasikan seluruh kegiatan Ramadan agar berjalan efektif dan terarah. Ia menegaskan bahwa tahun 1447 H harus menjadi momentum penguatan dakwah Muhammadiyah di Bangkalan.

Melalui koordinasi intensif ini, PDM Bangkalan optimistis seluruh program Ramadan dapat terselenggara dengan baik serta memberikan manfaat luas bagi umat. Dalam waktu dekat, rincian kegiatan akan segera diumumkan kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan.

Nusa Tenggara Timur — Sebuah peristiwa memilukan kembali mengguncang nurani bangsa. Seorang siswa sekolah dasar kelas empat di Nusa Tenggara Timur dilaporkan mengakhiri hidupnya setelah orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah berupa buku tulis dan bolpoin. Kejadian ini sontak menjadi perhatian publik dan menghadirkan kesedihan mendalam, sekaligus tamparan keras bagi semua pihak tentang masih adanya kemiskinan ekstrem yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan.

Di tengah berbagai program peningkatan kesejahteraan pelajar seperti makan bergizi gratis bagi anak sekolah, tragedi ini justru menunjukkan ironi besar. Di satu sisi negara berupaya memastikan anak tidak kelaparan, namun di sisi lain masih ada anak yang terhenti langkah pendidikannya hanya karena perlengkapan belajar yang nilainya bahkan tidak mencapai sepuluh ribu rupiah.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat harus melihat kejadian ini sebagai alarm serius. Keadilan pendidikan bukan sekadar kurikulum, asesmen, atau transformasi digital, tetapi dimulai dari memastikan setiap anak benar-benar bisa bersekolah tanpa beban ekonomi paling dasar.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama ini terus mendorong pemerataan akses pendidikan, tata kelola yang adil, serta penguatan layanan bagi seluruh peserta didik. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat celah besar antara kebijakan dan realitas sosial. Masih ada keluarga yang harus memilih antara kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar anaknya.

Tragedi ini memperlihatkan bahwa kesenjangan sosial bukan hanya statistik, melainkan kenyataan yang hidup di sekitar kita. Pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi semua anak, terutama mereka yang berada di wilayah rentan kemiskinan. Sekolah seharusnya menjadi tempat harapan, bukan tekanan.

Lebih dari sekadar kritik kebijakan, kejadian ini menjadi panggilan moral bagi masyarakat. Lingkungan sekitar — tetangga, guru, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial — memiliki peran penting untuk saling memperhatikan. Gotong royong sosial harus kembali dihidupkan agar tidak ada anak yang merasa sendirian menghadapi kesulitan.

Solidaritas sosial menjadi kunci. Kepedulian sederhana seperti meminjamkan buku, membantu alat tulis, atau memastikan anak tetap percaya diri bersekolah dapat menyelamatkan masa depan. Pendidikan bukan hanya urusan negara, tetapi tanggung jawab bersama.

Tragedi ini mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak diukur dari angka kelulusan semata, melainkan dari hadirnya rasa aman dan harapan bagi setiap anak. Tidak boleh ada lagi anak yang merasa putus asa hanya karena kebutuhan dasar pendidikan tidak terpenuhi.

Kita semua diingatkan untuk lebih peka terhadap sekitar. Jangan sampai ada anak lapar, ada anak putus sekolah, atau ada anak kehilangan harapan hanya karena persoalan sederhana yang sebenarnya bisa ditanggung bersama.

Semoga peristiwa ini menjadi momentum refleksi nasional: bahwa masa depan bangsa tidak boleh ditentukan oleh kemampuan membeli buku tulis. Pendidikan harus benar-benar menjadi hak, bukan beban. Dan dari kepedihan ini, lahir kesadaran bersama untuk membangun solidaritas menuju masa depan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Bangkalan kembali menunjukkan denyut intelektualnya. Pembukaan Darul Arqom Madya Nasional yang diselenggarakan oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur di Aula UPTD SD Muhammadiyah 1 Bangkalan bukan sekadar seremoni kaderisasi, melainkan momentum perjumpaan gagasan lintas daerah. Dari data peserta, hadir kader dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, bahkan dari luar provinsi seperti Lampung, Bengkulu hingga Sulawesi Tengah (Palu). Ini menjadi bukti bahwa ruang kaderisasi tidak ditentukan oleh ukuran kota, tetapi oleh kualitas gerakan.

Menariknya, kegiatan nasional ini berlangsung di IMM Cabang Bangkalan—sebuah cabang yang secara kuantitas mungkin tidak tergolong besar dibanding daerah lain. Namun justru di situlah letak pesannya: eksistensi organisasi tidak selalu diukur dari jumlah anggota, melainkan dari keberanian mengambil peran strategis. Cabang yang sederhana mampu menjadi tuan rumah kaderisasi nasional tingkat madya, sebuah level penting dalam pembentukan ideolog dan intelektual Muhammadiyah di kalangan mahasiswa.

Darul Arqom Madya sendiri bukan sekadar pelatihan formal. Ia adalah ruang transformasi: dari aktivis menjadi kader pemikir, dari penggerak menjadi pengarah gerakan. Ketika kader dari Sumatera hingga Sulawesi duduk bersama di Bangkalan, sesungguhnya yang terjadi bukan hanya pertukaran pengalaman, tetapi juga pertemuan kultur gerakan. Forum seperti ini membangun kesadaran bahwa Muhammadiyah bukan organisasi lokal, melainkan jejaring ide yang hidup di seluruh Indonesia.

Kehadiran peserta lintas provinsi juga memberi dampak psikologis bagi daerah tuan rumah. Bangkalan tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan titik temu gerakan nasional. Inilah makna penting kaderisasi: membangun rasa percaya diri daerah sekaligus memperkuat jejaring nasional. Dari ruang sekolah dasar di kota kecil, lahir percakapan besar tentang umat, bangsa, dan masa depan peradaban.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Suraji, M.Pd., Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya karakter mahasiswa Muhammadiyah mengikuti gagasan “tiga ble” yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: knowledgeable, capable, dan humble. Pesan ini sederhana, tetapi sangat ideologis.

Mahasiswa Muhammadiyah harus knowledgeable — bukan sekadar tahu satu disiplin, tetapi memiliki keluasan wawasan. Di era banjir informasi, kader dituntut mampu membaca realitas sosial, memahami teknologi, sekaligus menguasai nilai keislaman. Tanpa keluasan ilmu, aktivisme hanya menjadi rutinitas tanpa arah.

Kedua, kader harus capable. Aktivis tidak cukup hanya berdiskusi; ia harus mampu bekerja, mengorganisasi, menulis, berbicara, hingga memecahkan masalah masyarakat. Muhammadiyah sejak awal dikenal sebagai gerakan amal usaha — maka kadernya pun harus produktif, bukan hanya retoris.

Ketiga, yang paling menentukan adalah humble. Kerendahan hati menjadi penyeimbang intelektualitas dan kemampuan. Tanpa akhlak, kecerdasan berubah menjadi kesombongan; tanpa etika, kepemimpinan berubah menjadi dominasi. Di sinilah identitas kader Muhammadiyah dibedakan: intelektual yang beradab.

Perpaduan tiga karakter ini melahirkan kader militan yang tidak keras, tetapi kokoh; tidak fanatik sempit, tetapi berprinsip. Darul Arqom Madya menjadi laboratorium pembentukan karakter tersebut. Diskusi, refleksi ideologi, hingga interaksi lintas daerah membentuk perspektif kebangsaan sekaligus keumatan.

Pada akhirnya, kegiatan ini bukan hanya kebanggaan IMM Bangkalan, melainkan kebanggaan daerah. Bangkalan menjadi ruang belajar nasional — tempat mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia saling menguatkan komitmen dakwah intelektual. Dari aula sederhana, lahir harapan besar: kader Muhammadiyah yang berilmu, berdaya, dan berakhlak.

Karena sejatinya, kaderisasi bukan tentang hari pembukaan, tetapi tentang masa depan yang sedang dipersiapkan. Darul Arqom Madya di Bangkalan adalah pengingat bahwa gerakan besar selalu dimulai dari ruang-ruang yang tampak kecil, tetapi dipenuhi gagasan besar.

Kegiatan pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas Korwil Bidang Pendidikan se-Kabupaten Bangkalan menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola pendidikan daerah. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jakfar, S.Ag., S.H., M.H, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Ismed, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan H. Muhammad Muslih Bahri, S.H., M.H ini diikuti oleh para Korwil Pendidikan, perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta MGMP se-Kabupaten Bangkalan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bangkalan menyampaikan sejumlah gagasan strategis yang menjadi perhatian besar seluruh peserta. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah rencana evaluasi terhadap keberadaan Korwil Bidang Pendidikan, dengan tujuan agar birokrasi pendidikan ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi ini dipandang sebagai langkah berani untuk memastikan bahwa struktur pendidikan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Tak kalah penting, Wakil Bupati juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi ASN P3K paruh waktu. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mencarikan solusi terbaik, termasuk kemungkinan pengaturan jam mengajar di lembaga swasta apabila diperlukan. Pernyataan ini disambut positif oleh para peserta karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan kesejahteraan dan profesionalitas tenaga pendidik.

Hal yang paling menarik dan menjadi kabar paling menggembirakan bagi para guru adalah penegasan Wakil Bupati terkait efektivitas pembelajaran pada masa libur siswa. Dengan tegas disampaikan bahwa ketika murid libur, maka guru juga semestinya libur sesuai kalender pendidikan. Kebijakan ini, yang Insyaallah akan diterapkan di Kabupaten Bangkalan, dinilai sebagai bentuk keadilan bagi guru sebagai ASN fungsional yang memiliki karakter tugas berbeda dengan ASN struktural. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja guru serta menjaga keseimbangan antara tugas profesional dan kesehatan mental pendidik.

Selain itu, persoalan presensi guru juga menjadi perhatian khusus. Wakil Bupati menegaskan bahwa mekanisme e-presensi bagi guru selayaknya dibedakan dengan ASN struktural, mengingat tugas guru bersifat fungsional dan berbasis proses pembelajaran. Diferensiasi sistem presensi ini diharapkan tidak memberatkan guru, namun tetap menjamin kedisiplinan dan akuntabilitas kinerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, H. Muhammad Muslih Bahri, S.H., M.H, dalam arahannya mengingatkan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap tupoksi masing-masing. Guru diharapkan tetap menjalankan tugas secara normatif sesuai regulasi yang berlaku, serta terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan hanya dapat dirasakan apabila seluruh unsur bekerja profesional, tertib administrasi, dan menjunjung tinggi etika ASN.

Secara umum, berbagai arahan yang disampaikan para narasumber dirasakan sangat bermakna oleh seluruh peserta. Antusiasme dan semangat tampak jelas karena kebijakan-kebijakan tersebut dinilai sebagai terobosan luar biasa dari para pemangku kebijakan di Kabupaten Bangkalan. Kebijakan ini tidak hanya berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperjuangkan hak-hak guru secara nyata dan berkeadilan.

Dengan adanya pembinaan dan arahan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan semakin meningkat, kompetensi tenaga pendidik semakin kuat, serta iklim pembelajaran menjadi lebih sehat dan manusiawi. Seluruh langkah ini sejalan dengan tagline Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang kini diharapkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga pendidikan di Kabupaten Bangkalan.