fd7aaf98-6aa1-4972-b19f-882a7ac3af96

LHKP PWM Jawa Timur Gelar Konsolidasi Politik Kebangsaan, Menko Pangan Zulkifli Hasan Beri Apresiasi

Surabaya — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menggelar kegiatan konsolidasi dan koordinasi bertema “Meneguhkan Peran LHKP PWM Jawa Timur dalam Mewujudkan Politik Kebangsaan yang Berkemajuan dan Berkeadaban.”

Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Bang Zul.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan. Para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur tampak antusias mengikuti forum yang menekankan pentingnya arah politik kebangsaan yang bermoral, berkemajuan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa.

Dalam sambutannya, Bang Zul mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai Muhammadiyah, khususnya melalui LHKP, memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Kegiatan hari ini sangat penting sebagai forum konsolidasi dan koordinasi politik ke depan. Harus ada program yang berkemajuan dan berkeadaban, sehingga politik tidak hanya soal kekuasaan tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa politik kebangsaan membutuhkan kontribusi pemikiran dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki tradisi intelektual dan moral kuat seperti Muhammadiyah.

Sementara itu, perwakilan peserta dari Bangkalan turut hadir dalam forum tersebut. Rombongan dipimpin oleh Salim selaku ketua, bersama Indra Kusuma dan anggota lainnya. Mereka menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penting untuk menyatukan gagasan serta memperkuat jaringan gerakan kebangsaan di lingkungan Muhammadiyah.

Menurut mereka, LHKP bukan hanya wadah diskusi politik, tetapi juga pusat perumusan gagasan strategis untuk menjawab tantangan bangsa, mulai dari kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Forum ini juga menegaskan bahwa politik yang diperjuangkan Muhammadiyah adalah politik nilai — bukan politik praktis kekuasaan — melainkan politik yang menjunjung etika, keadaban, dan kemajuan peradaban.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, LHKP PWM Jawa Timur diharapkan mampu melahirkan program-program konkret yang mendorong hadirnya kebijakan publik yang adil, berkemajuan, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.

IMG-20260211-WA0005

Menimba Ilmu dan Gagasan di Kampus Wisata: Catatan Akademik dari Universitas Muhammadiyah Malang

Hari ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan akademik saya. Bertempat di lingkungan akademik yang inspiratif, kegiatan bimbingan disertasi dilaksanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang selama ini dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Dengan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah bahkan mancanegara, UMM bukan sekadar kampus, melainkan ruang intelektual yang hidup — sebuah wisata kampus yang memadukan atmosfer pendidikan, budaya, dan inovasi.

Sejak memasuki area kampus, suasana akademik terasa begitu kuat. Gedung-gedung modern berdiri berdampingan dengan ruang terbuka hijau yang tertata rapi. Aktivitas mahasiswa yang dinamis, diskusi di sudut-sudut taman, serta interaksi dosen dan mahasiswa mencerminkan ekosistem pembelajaran yang aktif. Inilah gambaran nyata perguruan tinggi sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan.

Di tempat inilah proses bimbingan disertasi saya berlangsung. Disertasi yang sedang disusun berjudul:
“Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah Kabupaten Bangkalan dan Implikasinya terhadap Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar.”

Topik ini memiliki nilai novelty yang cukup kuat karena tidak hanya membahas praktik pembelajaran di kelas, tetapi juga meneliti bagaimana regulasi daerah — berupa kebijakan pendidikan — benar-benar berdampak terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Artinya, penelitian ini tidak berhenti pada tataran pedagogik, tetapi masuk pada ranah kebijakan publik pendidikan (education policy research).

Selama proses bimbingan, banyak hal didiskusikan secara mendalam:
bagaimana kebijakan daerah diterjemahkan oleh sekolah, bagaimana kepala sekolah dan guru menafsirkannya, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Diskusi berkembang bukan hanya metodologis, tetapi juga filosofis — bahwa kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh kurikulum, tetapi oleh keberpihakan kebijakan terhadap peserta didik dan guru.

Menariknya, kajian ini mendapatkan perhatian dan apresiasi karena memberikan perspektif baru: mutu pendidikan daerah sangat ditentukan oleh arah kebijakan, bukan hanya oleh kompetensi guru. Jika kebijakan tepat → ekosistem belajar sehat → pembelajaran berkualitas → mutu pendidikan meningkat.

Harapan besar tentu tertuju pada Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik sekaligus bahan refleksi bagi pemangku kebijakan agar arah pembangunan pendidikan semakin jelas dan berdampak nyata. Target akhirnya bukan sekadar laporan ilmiah atau artikel jurnal, tetapi perubahan nyata: peningkatan kualitas pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM) Bangkalan agar tidak lagi berada pada posisi bawah.

Bimbingan hari ini terasa berbeda karena bukan hanya memperbaiki tulisan ilmiah, tetapi juga mempertegas tujuan penelitian: menghadirkan ilmu yang memberi manfaat. Kampus UMM menjadi saksi bahwa penelitian bukan hanya kewajiban akademik, melainkan bagian dari ikhtiar memperbaiki masa depan pendidikan daerah.

Dari Malang, gagasan tentang pendidikan Bangkalan terus dirumuskan — semoga kelak kembali sebagai solusi.

Screenshot_20260209_183331_WhatsApp

Pembangunan Masjid Al Huda Burneh Capai 95 Persen, Ditargetkan Siap Digunakan Saat Ramadan

Burneh — Perkembangan pembangunan Masjid Al Huda di Kecamatan Burneh menunjukkan progres yang sangat menggembirakan. Hingga saat ini, pembangunan masjid yang didirikan dari semangat gotong royong masyarakat, jamaah, para donatur, dan simpatisan telah mencapai sekitar 95 persen, sehingga dapat dikatakan telah memasuki tahap akhir pengerjaan.

Masjid megah yang dibangun dengan kebutuhan anggaran cukup besar tersebut merupakan buah dari kepedulian umat. Dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan berdirinya rumah ibadah ini. Warga Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di wilayah Kecamatan Burneh merasa bangga dan bersyukur karena segera memiliki masjid representatif yang diharapkan menjadi pusat ibadah dan pembinaan umat.
Pimpinan proyek pembangunan, H. Suparman, dikenal sangat total dalam mengawal proses pembangunan. Ia terus memantau dan memimpin jalannya pekerjaan siang maupun malam demi memastikan masjid berdiri dengan baik dan berkualitas.

Menurutnya, kemegahan masjid tidak hanya diukur dari luas bangunan, tetapi juga dari arsitektur dan keindahan interior yang nyaman bagi jamaah. Ia berharap Masjid Al Huda nantinya benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat untuk beribadah sekaligus pusat kegiatan keislaman.

“Masjid bukan hanya tempat salat, tetapi juga majelis ilmu dan pusat pembinaan umat. Di sinilah generasi muda dididik menjadi insan berakhlakul karimah, cerdas, dan cinta Al-Qur’an,” ungkap H. Suparman.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Burneh, H. Muhammad Afandi, terus memberikan motivasi kepada seluruh pihak agar pembangunan segera tuntas. Ia berharap Masjid Al Huda sudah dapat dimanfaatkan untuk salat tarawih pada bulan suci Ramadan mendatang.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam penyelesaian pembangunan melalui amal jariyah.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur dan simpatisan yang telah membantu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan masjid ini segera dapat dimanfaatkan oleh umat,” ujarnya.

Dengan progres yang telah mencapai 95 persen, masyarakat optimistis Masjid Al Huda Burneh akan segera berdiri sempurna dan menjadi pusat ibadah, dakwah, serta pendidikan Islam bagi generasi masa depan.Pembangunan Masjid Al Huda Burneh Capai 95 Persen, Ditargetkan Siap Digunakan Saat Ramadan

IMG-20260209-WA0005

Turnamen Tenis Meja Divisi 5 Se-Jawa Timur Meriah di Bangkalan Plaza

Bangkalan — Turnamen tenis meja Divisi 5 se-Jawa Timur berlangsung meriah di Bangkalan Plaza pada Minggu, 8 Februari 2026. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Dokter Prima Cup 1 Tahun 2026 tersebut diikuti banyak peserta dan menghadirkan petenis meja terbaik dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sejak pagi hari arena pertandingan sudah dipadati atlet dan penonton. Puluhan atlet saling beradu strategi dan teknik, sementara gemuruh tepuk tangan serta sorak sorai para suporter menambah semarak jalannya pertandingan. Atmosfer kompetisi terasa hangat namun tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Ketua Umum PTMSI Kabupaten Bangkalan, dr. Prima Nugroho, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah bertanding secara fair play. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, sponsor, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami mengapresiasi seluruh atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur yang telah bertanding dengan sportif. Terima kasih kepada panitia dan sponsorship yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini. Semoga kegiatan ini menjadi wadah lahirnya bibit-bibit atlet muda terbaik, khususnya dari Kabupaten Bangkalan,” ujarnya.

Setelah melalui pertandingan sengit, berikut daftar pemenang:

Juara 1: Untoro Montero (Surabaya)

Juara 2: Thomas (Surabaya)

Juara 3: Wawan ( Bangkalan ) & sandy ( surabaya)

 

Turnamen Dokter Prima Cup 1 Tahun 2026 diharapkan menjadi agenda rutin pembinaan prestasi tenis meja di Bangkalan serta memperkuat silaturahmi antar atlet se-Jawa Timur.

Screenshot_20260206_055534_WhatsApp

Rapat Koordinasi Ramadan PDM Bangkalan Berlangsung Hangat, Singkong Keju dan Bebek Terong Jadi Sorotan

Bangkalan — Suasana berbeda tampak dalam rapat koordinasi persiapan bulan suci Ramadan yang digelar oleh Korp Mubaligh Muhammadiyah bersama Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bangkalan. Rapat yang biasanya identik dengan pembahasan serius kali ini berlangsung sangat kondusif namun penuh keakraban, diwarnai senda gurau para peserta yang sebagian besar merupakan para senior Muhammadiyah.

Meski suasana hangat terasa, pembahasan tetap berjalan fokus dan produktif. Agenda utama adalah merumuskan berbagai program dakwah selama bulan suci Ramadan 1447 H. Berbagai kegiatan mulai dari pengajian, safari dakwah, kajian tarjih, hingga pembinaan umat dibahas secara matang agar pelaksanaannya dapat menjangkau seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Bangkalan.

Kabar ini menjadi angin segar bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan karena dalam waktu dekat berbagai program Ramadan akan segera dirilis dan disosialisasikan kepada seluruh amal usaha dan warga Muhammadiyah. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat ibadah, dakwah, serta ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Salah satu hal yang mencuri perhatian dalam rapat ini adalah sajian konsumsi yang cukup unik. Peserta disuguhi menu singkong keju dan bebek terong khas Galis. Kombinasi ini menimbulkan suasana cair karena para peserta langsung menikmati hidangan tanpa menunggu nasi. Bahkan beberapa peserta tampak menikmati bebek sebagai “lauk singkong”, memunculkan gelak tawa yang mewarnai jalannya rapat.

Keakraban tersebut justru mempererat kebersamaan antar mubaligh dan pengurus majelis. Suasana rapat menjadi bukti bahwa koordinasi organisasi tidak selalu harus kaku, tetapi tetap dapat berjalan serius dalam balutan kekeluargaan.

Wakil Ketua PDM Bangkalan yang membidangi Tabligh dan Majelis Tarjih, Dr. Doni Burhan, menyampaikan komitmennya untuk terus mengoordinasikan seluruh kegiatan Ramadan agar berjalan efektif dan terarah. Ia menegaskan bahwa tahun 1447 H harus menjadi momentum penguatan dakwah Muhammadiyah di Bangkalan.

Melalui koordinasi intensif ini, PDM Bangkalan optimistis seluruh program Ramadan dapat terselenggara dengan baik serta memberikan manfaat luas bagi umat. Dalam waktu dekat, rincian kegiatan akan segera diumumkan kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan.

IMG-20260205-WA0025

Tragedi Siswa SD di NTT: Ketika Buku dan Bolpoin Menjadi Barang Mewah

Nusa Tenggara Timur — Sebuah peristiwa memilukan kembali mengguncang nurani bangsa. Seorang siswa sekolah dasar kelas empat di Nusa Tenggara Timur dilaporkan mengakhiri hidupnya setelah orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah berupa buku tulis dan bolpoin. Kejadian ini sontak menjadi perhatian publik dan menghadirkan kesedihan mendalam, sekaligus tamparan keras bagi semua pihak tentang masih adanya kemiskinan ekstrem yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan.

Di tengah berbagai program peningkatan kesejahteraan pelajar seperti makan bergizi gratis bagi anak sekolah, tragedi ini justru menunjukkan ironi besar. Di satu sisi negara berupaya memastikan anak tidak kelaparan, namun di sisi lain masih ada anak yang terhenti langkah pendidikannya hanya karena perlengkapan belajar yang nilainya bahkan tidak mencapai sepuluh ribu rupiah.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat harus melihat kejadian ini sebagai alarm serius. Keadilan pendidikan bukan sekadar kurikulum, asesmen, atau transformasi digital, tetapi dimulai dari memastikan setiap anak benar-benar bisa bersekolah tanpa beban ekonomi paling dasar.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama ini terus mendorong pemerataan akses pendidikan, tata kelola yang adil, serta penguatan layanan bagi seluruh peserta didik. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat celah besar antara kebijakan dan realitas sosial. Masih ada keluarga yang harus memilih antara kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar anaknya.

Tragedi ini memperlihatkan bahwa kesenjangan sosial bukan hanya statistik, melainkan kenyataan yang hidup di sekitar kita. Pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi semua anak, terutama mereka yang berada di wilayah rentan kemiskinan. Sekolah seharusnya menjadi tempat harapan, bukan tekanan.

Lebih dari sekadar kritik kebijakan, kejadian ini menjadi panggilan moral bagi masyarakat. Lingkungan sekitar — tetangga, guru, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial — memiliki peran penting untuk saling memperhatikan. Gotong royong sosial harus kembali dihidupkan agar tidak ada anak yang merasa sendirian menghadapi kesulitan.

Solidaritas sosial menjadi kunci. Kepedulian sederhana seperti meminjamkan buku, membantu alat tulis, atau memastikan anak tetap percaya diri bersekolah dapat menyelamatkan masa depan. Pendidikan bukan hanya urusan negara, tetapi tanggung jawab bersama.

Tragedi ini mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak diukur dari angka kelulusan semata, melainkan dari hadirnya rasa aman dan harapan bagi setiap anak. Tidak boleh ada lagi anak yang merasa putus asa hanya karena kebutuhan dasar pendidikan tidak terpenuhi.

Kita semua diingatkan untuk lebih peka terhadap sekitar. Jangan sampai ada anak lapar, ada anak putus sekolah, atau ada anak kehilangan harapan hanya karena persoalan sederhana yang sebenarnya bisa ditanggung bersama.

Semoga peristiwa ini menjadi momentum refleksi nasional: bahwa masa depan bangsa tidak boleh ditentukan oleh kemampuan membeli buku tulis. Pendidikan harus benar-benar menjadi hak, bukan beban. Dan dari kepedihan ini, lahir kesadaran bersama untuk membangun solidaritas menuju masa depan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

18d76bb6-0cf6-4079-a76a-0391a6300b34

Darul Arqom Madya Nasional di Bangkalan: Kecil Secara Struktur, Besar dalam Gagasan

Bangkalan kembali menunjukkan denyut intelektualnya. Pembukaan Darul Arqom Madya Nasional yang diselenggarakan oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur di Aula UPTD SD Muhammadiyah 1 Bangkalan bukan sekadar seremoni kaderisasi, melainkan momentum perjumpaan gagasan lintas daerah. Dari data peserta, hadir kader dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, bahkan dari luar provinsi seperti Lampung, Bengkulu hingga Sulawesi Tengah (Palu). Ini menjadi bukti bahwa ruang kaderisasi tidak ditentukan oleh ukuran kota, tetapi oleh kualitas gerakan.

Menariknya, kegiatan nasional ini berlangsung di IMM Cabang Bangkalan—sebuah cabang yang secara kuantitas mungkin tidak tergolong besar dibanding daerah lain. Namun justru di situlah letak pesannya: eksistensi organisasi tidak selalu diukur dari jumlah anggota, melainkan dari keberanian mengambil peran strategis. Cabang yang sederhana mampu menjadi tuan rumah kaderisasi nasional tingkat madya, sebuah level penting dalam pembentukan ideolog dan intelektual Muhammadiyah di kalangan mahasiswa.

Darul Arqom Madya sendiri bukan sekadar pelatihan formal. Ia adalah ruang transformasi: dari aktivis menjadi kader pemikir, dari penggerak menjadi pengarah gerakan. Ketika kader dari Sumatera hingga Sulawesi duduk bersama di Bangkalan, sesungguhnya yang terjadi bukan hanya pertukaran pengalaman, tetapi juga pertemuan kultur gerakan. Forum seperti ini membangun kesadaran bahwa Muhammadiyah bukan organisasi lokal, melainkan jejaring ide yang hidup di seluruh Indonesia.

Kehadiran peserta lintas provinsi juga memberi dampak psikologis bagi daerah tuan rumah. Bangkalan tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan titik temu gerakan nasional. Inilah makna penting kaderisasi: membangun rasa percaya diri daerah sekaligus memperkuat jejaring nasional. Dari ruang sekolah dasar di kota kecil, lahir percakapan besar tentang umat, bangsa, dan masa depan peradaban.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Suraji, M.Pd., Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya karakter mahasiswa Muhammadiyah mengikuti gagasan “tiga ble” yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: knowledgeable, capable, dan humble. Pesan ini sederhana, tetapi sangat ideologis.

Mahasiswa Muhammadiyah harus knowledgeable — bukan sekadar tahu satu disiplin, tetapi memiliki keluasan wawasan. Di era banjir informasi, kader dituntut mampu membaca realitas sosial, memahami teknologi, sekaligus menguasai nilai keislaman. Tanpa keluasan ilmu, aktivisme hanya menjadi rutinitas tanpa arah.

Kedua, kader harus capable. Aktivis tidak cukup hanya berdiskusi; ia harus mampu bekerja, mengorganisasi, menulis, berbicara, hingga memecahkan masalah masyarakat. Muhammadiyah sejak awal dikenal sebagai gerakan amal usaha — maka kadernya pun harus produktif, bukan hanya retoris.

Ketiga, yang paling menentukan adalah humble. Kerendahan hati menjadi penyeimbang intelektualitas dan kemampuan. Tanpa akhlak, kecerdasan berubah menjadi kesombongan; tanpa etika, kepemimpinan berubah menjadi dominasi. Di sinilah identitas kader Muhammadiyah dibedakan: intelektual yang beradab.

Perpaduan tiga karakter ini melahirkan kader militan yang tidak keras, tetapi kokoh; tidak fanatik sempit, tetapi berprinsip. Darul Arqom Madya menjadi laboratorium pembentukan karakter tersebut. Diskusi, refleksi ideologi, hingga interaksi lintas daerah membentuk perspektif kebangsaan sekaligus keumatan.

Pada akhirnya, kegiatan ini bukan hanya kebanggaan IMM Bangkalan, melainkan kebanggaan daerah. Bangkalan menjadi ruang belajar nasional — tempat mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia saling menguatkan komitmen dakwah intelektual. Dari aula sederhana, lahir harapan besar: kader Muhammadiyah yang berilmu, berdaya, dan berakhlak.

Karena sejatinya, kaderisasi bukan tentang hari pembukaan, tetapi tentang masa depan yang sedang dipersiapkan. Darul Arqom Madya di Bangkalan adalah pengingat bahwa gerakan besar selalu dimulai dari ruang-ruang yang tampak kecil, tetapi dipenuhi gagasan besar.

karya suraji2

Kegiatan pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas Korwil

Kegiatan pembinaan dan arahan pelaksanaan tugas Korwil Bidang Pendidikan se-Kabupaten Bangkalan menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola pendidikan daerah. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jakfar, S.Ag., S.H., M.H, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Ismed, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan H. Muhammad Muslih Bahri, S.H., M.H ini diikuti oleh para Korwil Pendidikan, perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta MGMP se-Kabupaten Bangkalan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bangkalan menyampaikan sejumlah gagasan strategis yang menjadi perhatian besar seluruh peserta. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah rencana evaluasi terhadap keberadaan Korwil Bidang Pendidikan, dengan tujuan agar birokrasi pendidikan ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi ini dipandang sebagai langkah berani untuk memastikan bahwa struktur pendidikan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Tak kalah penting, Wakil Bupati juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi ASN P3K paruh waktu. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mencarikan solusi terbaik, termasuk kemungkinan pengaturan jam mengajar di lembaga swasta apabila diperlukan. Pernyataan ini disambut positif oleh para peserta karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan kesejahteraan dan profesionalitas tenaga pendidik.

Hal yang paling menarik dan menjadi kabar paling menggembirakan bagi para guru adalah penegasan Wakil Bupati terkait efektivitas pembelajaran pada masa libur siswa. Dengan tegas disampaikan bahwa ketika murid libur, maka guru juga semestinya libur sesuai kalender pendidikan. Kebijakan ini, yang Insyaallah akan diterapkan di Kabupaten Bangkalan, dinilai sebagai bentuk keadilan bagi guru sebagai ASN fungsional yang memiliki karakter tugas berbeda dengan ASN struktural. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja guru serta menjaga keseimbangan antara tugas profesional dan kesehatan mental pendidik.

Selain itu, persoalan presensi guru juga menjadi perhatian khusus. Wakil Bupati menegaskan bahwa mekanisme e-presensi bagi guru selayaknya dibedakan dengan ASN struktural, mengingat tugas guru bersifat fungsional dan berbasis proses pembelajaran. Diferensiasi sistem presensi ini diharapkan tidak memberatkan guru, namun tetap menjamin kedisiplinan dan akuntabilitas kinerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, H. Muhammad Muslih Bahri, S.H., M.H, dalam arahannya mengingatkan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap tupoksi masing-masing. Guru diharapkan tetap menjalankan tugas secara normatif sesuai regulasi yang berlaku, serta terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan hanya dapat dirasakan apabila seluruh unsur bekerja profesional, tertib administrasi, dan menjunjung tinggi etika ASN.

Secara umum, berbagai arahan yang disampaikan para narasumber dirasakan sangat bermakna oleh seluruh peserta. Antusiasme dan semangat tampak jelas karena kebijakan-kebijakan tersebut dinilai sebagai terobosan luar biasa dari para pemangku kebijakan di Kabupaten Bangkalan. Kebijakan ini tidak hanya berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperjuangkan hak-hak guru secara nyata dan berkeadilan.

Dengan adanya pembinaan dan arahan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan semakin meningkat, kompetensi tenaga pendidik semakin kuat, serta iklim pembelajaran menjadi lebih sehat dan manusiawi. Seluruh langkah ini sejalan dengan tagline Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang kini diharapkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

foto suraji5

Optimisme Tata Kelola Pendidikan Bangkalan Menguat Lewat Diskusi Atraktif di Acara Tasyakuran Pascasarjana UBI

Bangkalan, Jumat, 23 Januari 2026, – Optimisme terhadap perbaikan tata kelola pendidikan di Kabupaten Bangkalan semakin menguat. Hal tersebut tercermin dalam diskusi hangat dan atraktif yang berlangsung cukup lama antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Haji Muslih Bahri, SH, MH, Kepala BKPSDM Kabupaten Bangkalan, Bapak Ari, serta Suraji, MPD, pada acara tasyakuran dan penyerahan ijazah alumni Pascasarjana Universitas Bakti Indonesia (UBI) yang digelar di Sky Resto Cafe, Jumat (23/1/2026).

Diskusi yang berlangsung di sela-sela acara tersebut berjalan dalam suasana akrab, santai, namun penuh bobot kajian kebijakan. Berbagai isu strategis pendidikan dibahas secara terbuka, mulai dari tata kelola pendidikan yang ideal, hak libur guru, status P3K dan P3K paruh waktu, sertifikasi guru, hingga pemerataan layanan pendidikan antara lembaga negeri dan swasta.

Dalam perbincangan tersebut, mengemuka pandangan penting tentang perlunya pemetaan pendidikan yang proporsional dan berkeadilan, agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan, baik bagi guru maupun peserta didik.

Diskusi semakin menarik ketika salah satu alumni Pascasarjana Universitas Bakti Indonesia mengajukan pertanyaan mengenai pemerataan pendidikan, khususnya terkait guru-guru ASN yang bertugas di lembaga swasta. Menanggapi hal tersebut, baik Kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala BKPSDM sepakat bahwa secara regulasi, guru ASN yang mengajar di lembaga swasta memang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku.

Keduanya juga menyampaikan bahwa ke depan, secara teknis akan segera disusun kebijakan-kebijakan lanjutan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Bangkalan guna memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme, serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.

Hal ini disambut dengan penuh optimisme oleh para peserta diskusi, karena dinilai akan menjadi langkah nyata menuju pemerataan dan keadilan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

Selain itu, diskusi juga menyoroti persoalan mutasi dan penempatan calon kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan kajian mendalam, baik dari sisi landasan undang-undang maupun kebijakan teknis, sebelum mengimplementasikan keputusan yang berkaitan dengan penempatan kepala sekolah ke depan.

Meskipun diskusi berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, suasana dialog terasa sangat nyaman, terbuka, dan saling menguatkan antar pemangku kebijakan. Seluruh pihak sepakat bahwa pembahasan seperti ini perlu dilanjutkan pada forum-forum berikutnya agar kebijakan pendidikan dapat dirumuskan secara lebih komprehensif.

Sebagai penanggung jawab Pokjar Universitas Bakti Indonesia Kabupaten Bangkalan, Suraji, MPD, menyampaikan rasa optimis yang tinggi terhadap masa depan pendidikan Bangkalan. Menurutnya, dari diskusi yang berlangsung terlihat jelas penguasaan regulasi, pemahaman undang-undang, serta arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM.

“Diskusi ini menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada guru, siswa, dan layanan pendidikan. Kami optimis pendidikan Bangkalan akan semakin maju di bawah kepemimpinan Kadisdik yang baru bersama Kepala BKPSDM,” ujar Suraji.

Ia juga berharap agar dialog dan kajian seperti ini terus dikembangkan sehingga keluh kesah pendidikan, khususnya yang dirasakan masyarakat bawah, dapat segera direspons melalui kebijakan-kebijakan yang adil, solutif, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan jangka panjang.

Di akhir kegiatan, Suraji menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM Kabupaten Bangkalan atas pencerahan luar biasa yang diberikan kepada para alumni Pascasarjana Universitas Bakti Indonesia.

“Semoga pendidikan di Kabupaten Bangkalan semakin maju, berkeadilan, dan memberi harapan besar bagi generasi masa depan,” pungkasnya.

foto suraji4

Konferensi Cabang PGRI Burneh di Kota Batu Berlangsung Guyub dan Penuh Keakraban

Kota Batu (25 Januari 2026) — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Burneh, Kabupaten Bangkalan, menggelar kegiatan Konferensi Cabang (Koncab) yang berlangsung dengan suasana hangat, guyub, dan penuh keakraban. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Royal Orchid, Kota Batu, selama dua hari dan diikuti oleh para guru serta pengurus PGRI dari berbagai ranting di Kecamatan Burneh.
Konferensi cabang ini menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi antarpendidik, sekaligus ruang refleksi bersama dalam menyikapi arah baru pendidikan di Kabupaten Bangkalan yang kini dipenuhi optimisme seiring hadirnya Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Bapak H. Musleh Bahri, S.H., M.H.
Suasana kebersamaan tampak semakin terasa ketika para guru dan peserta Koncab secara terbuka saling menyampaikan gagasan, masukan, dan harapan. Berbagai isu strategis pendidikan turut menjadi bahan diskusi, mulai dari pemenuhan hak-hak guru, pemerataan pendidikan, hingga keadilan dalam distribusi ASN, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta.
Dalam forum tersebut, Syamsul Arifin terpilih sebagai Ketua PGRI Cabang Burneh. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan menjaga suasana kebersamaan selama kegiatan berlangsung.
“Konferensi ini bukan hanya forum organisasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menghilangkan kepenatan para guru yang selama ini telah full menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Saihol Subarjo, selaku Sekretaris PGRI Cabang Burneh terpilih, menegaskan komitmennya bahwa PGRI harus tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan guru.
“Walaupun kami berada di tingkat cabang, kami tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak guru dan kepentingan pendidikan. Jika diperlukan, aspirasi tersebut akan kami suarakan hingga ke tingkat pusat,” tegasnya.
Selain agenda Konferensi Cabang PGRI, kegiatan ini juga dirangkai dengan pemilihan pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Dari hasil musyawarah, Bapak Mustono, M.Pd. terpilih sebagai Ketua Kwartir Ranting. Ia dikenal sebagai kepala sekolah yang kompeten dan memiliki pengalaman panjang di bidang pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Mustono berharap agar arah baru pendidikan di Bangkalan dapat menjadi harapan cerah dan membawa perubahan positif demi terwujudnya Bangkalan yang lebih maju.
Salah satu peserta kegiatan, Suraji, turut menyampaikan harapannya agar kebersamaan selama dua hari di Kota Batu mampu melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi kemajuan pendidikan daerah.
“Kepala Dinas Pendidikan yang baru sangat memahami regulasi. Sudah semestinya pendidikan Bangkalan ke depan semakin tertata dan maju,” ungkapnya.
Melalui Konferensi Cabang ini, PGRI Burneh meneguhkan perannya sebagai wadah perjuangan guru sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan Bangkalan yang adil, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan.