Loyalitas atau Kompetensi? Kritik Mantan Ketua BEM UGM Layak Menjadi Bahan Evaluasi

Pernyataan mantan Ketua BEM UGM dalam dialog publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebut bahwa kebijakan saat ini cenderung lebih mengutamakan loyalitas daripada kompetensi menjadi kritik yang patut dicermati secara objektif. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, kritik tersebut sesungguhnya menyentuh persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, yakni bagaimana negara menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat.

Dalam setiap program strategis nasional, kompetensi merupakan syarat utama keberhasilan. Program sebesar MBG membutuhkan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pelaksana yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya. Ketika kompetensi tidak menjadi pertimbangan utama, maka risiko terjadinya kesalahan perencanaan, pemborosan anggaran, dan ketidaktepatan sasaran akan semakin besar.

Di sisi lain, loyalitas memang diperlukan dalam sebuah pemerintahan. Seorang pemimpin membutuhkan tim yang memiliki komitmen terhadap visi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Namun loyalitas tidak boleh dimaknai sebagai kedekatan personal atau sekadar kesamaan pilihan politik. Loyalitas yang sehat justru harus berjalan beriringan dengan profesionalisme dan kapasitas kerja.

Apa yang disampaikan mantan Ketua BEM UGM dapat dibaca sebagai peringatan agar pemerintah tidak terjebak pada praktik yang mengesampingkan meritokrasi. Sebab sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang memberi ruang kepada orang-orang terbaik untuk mengelola urusan publik, tanpa terlalu dibatasi oleh faktor kedekatan maupun afiliasi.

Karena itu, kritik tersebut semestinya tidak dipandang sebagai serangan politik semata, melainkan sebagai masukan untuk memperkuat kualitas pemerintahan. Masyarakat tentu berharap setiap kebijakan strategis nasional dijalankan oleh figur-figur yang tidak hanya loyal terhadap negara dan konstitusi, tetapi juga memiliki kompetensi yang teruji.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bukan ditentukan oleh seberapa loyal para pelaksananya kepada kekuasaan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat. Loyalitas dapat menjaga soliditas, tetapi kompetensilah yang menentukan kualitas hasil kerja. Keduanya harus berjalan bersama, bukan saling menggantikan.