Nganjuk, 4 April 2026 – Nuansa kekeluargaan dan semangat persyarikatan terasa kuat dalam pertemuan makan siang antara kader-kader Muhammadiyah dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar, yang berlangsung di Nirwana Resto pada Sabtu (4/4/2026). Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahim, tetapi juga ruang strategis untuk membahas isu-isu krusial dalam dunia pendidikan nasional.
Kehadiran para kader Muhammadiyah dalam suasana yang santai namun penuh makna menjadikan diskusi berlangsung semakin akrab dan terbuka. Terlebih, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, sehingga komunikasi terjalin dengan hangat dan penuh kesepahaman nilai.
Dalam forum tersebut, Suraji, M.Pd sebagai kader Muhammadiyah sekaligus praktisi pendidikan menyampaikan secara langsung aspirasi terkait perjuangan hak-hak guru, khususnya mengenai hak libur guru dan efektivitas jam kerja. Aspirasi tersebut disampaikan dalam bentuk legal opinion yang telah lama diperjuangkan dan dimuat di berbagai media.
Menurut Suraji, penting bagi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang baru untuk memberikan perhatian serius terhadap keseimbangan hak dan kewajiban guru. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak guru, termasuk hak libur yang selaras dengan kalender pendidikan, akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
“Guru yang haknya terpenuhi akan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Ini bukan semata soal kesejahteraan, tetapi tentang bagaimana menghadirkan pendidikan yang lebih bermakna dan berkualitas,” ungkapnya.
Diskusi yang berlangsung sambil menikmati hidangan, termasuk durian khas Nganjuk, berjalan dalam suasana santai namun sarat substansi. Berbagai isu turut mengemuka, mulai dari penguatan posisi guru, kebijakan PPPK, hingga arah kebijakan pendidikan nasional ke depan.
Wakil Menteri Fajar menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan para kader Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap berbagai pandangan konstruktif dari organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah yang selama ini dikenal memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan.
“Kami terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak. Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki jaringan pendidikan luas tentu menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa proses penyusunan RUU Sisdiknas saat ini masih terus menyerap berbagai aspirasi dari praktisi, akademisi, dan tokoh pendidikan di seluruh Indonesia. Bahkan, pihaknya berkomitmen untuk turun langsung ke daerah-daerah guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Pertemuan ini menjadi refleksi kuat bahwa sinergi antara pemerintah dan kader Muhammadiyah dapat menjadi energi besar dalam memperjuangkan pendidikan yang berkeadilan. Diharapkan, aspirasi terkait hak-hak guru, khususnya hak libur dan pengaturan jam kerja, dapat terakomodasi dalam RUU Sisdiknas yang baru, sehingga cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua dapat terwujud secara nyata.
Add a Comment